KPPN Tual “Tampar” Narasi APBN Bangkrut: Daerah Diminta Berhenti Jadi Penonton dan Mulai Jemput Program Pusat

Tual, Kabarsulselindonesia.web.id | Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau “Kopi Pagi” yang digelar KPPN Tual, Selasa (12/5/2026), berubah menjadi panggung pembongkaran telanjang soal kondisi keuangan negara, lemahnya kemandirian fiskal daerah, hingga mental birokrasi yang dinilai masih terlalu bergantung pada transfer pusat.

Di hadapan unsur pemerintah daerah, DPRD, TNI/Polri, kejaksaan, dan instansi vertikal, Kepala KPPN Tual Muslim secara terbuka menyentil derasnya propaganda dan narasi menyesatkan di media sosial yang menggambarkan APBN seolah-olah “tinggal menunggu runtuh”.

“Isu APBN hanya cukup dua minggu itu tidak benar. Data negara jelas menunjukkan pendapatan naik, belanja naik, ekonomi tumbuh. Jadi jangan membangun kepanikan dengan opini liar,” tegasnya.

Pernyataan itu seperti tamparan keras terhadap berbagai narasi yang belakangan dimainkan tanpa dasar data. Muslim menegaskan, APBN 2026 justru mengalami kenaikan signifikan dengan total belanja negara mencapai Rp3.842 triliun atau naik 7,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

Ironisnya, di tengah kenaikan anggaran negara, banyak daerah justru masih bergerak lamban dan gagal menangkap peluang program pusat yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah.

“Program pusat itu besar sekali. Sekolah Rakyat, MBG, kesehatan gratis, bantuan sosial, investasi, hilirisasi. Pertanyaannya: daerah siap rebut atau cuma duduk menunggu?” sindirnya tajam.

Ia bahkan menyinggung mental birokrasi yang selama ini terlalu nyaman bergantung pada transfer pusat tanpa membangun kekuatan fiskal sendiri. Data yang dipaparkan KPPN menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Kota Tual hanya 1,82 persen, sementara Kabupaten Kepulauan Aru nyaris nol persen.

Artinya, roda pemerintahan daerah masih hidup dari “infus” dana pusat.

“Kalau transfer pusat terlambat sedikit saja, daerah bisa langsung megap-megap. Ini fakta yang tidak bisa ditutupi,” katanya lugas.

Tak hanya itu, realisasi belanja daerah juga ikut disorot. Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru disebut masih memiliki tingkat serapan anggaran rendah, padahal masyarakat terus menunggu pembangunan dan perputaran ekonomi.

“Anggaran ada, tapi belanja lambat. Akhirnya ekonomi daerah ikut tersendat. Jangan sampai uang negara hanya mengendap di rekening sementara rakyat menunggu,” kritiknya.

Di sisi lain, Muslim mengingatkan bahwa pemerintah pusat kini bergerak agresif menjalankan agenda strategis nasional, mulai dari makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hilirisasi mineral, kampung nelayan, hingga proyek energi dan investasi.

Namun ia memperingatkan, daerah yang tidak siap secara administrasi, dokumen, dan koordinasi akan kembali tertinggal dalam perebutan proyek nasional.

“Jangan nanti sibuk protes karena tidak kebagian, padahal daerah sendiri tidak siap menjemput peluang,” sentilnya lagi.

Dalam forum itu juga terungkap bahwa tantangan terbesar Maluku bukan semata kekurangan potensi, melainkan lemahnya infrastruktur, mahalnya logistik, keterbatasan listrik, rendahnya PAD, hingga kualitas SDM yang masih tertinggal.

Akibatnya, banyak potensi besar seperti perikanan, pelabuhan terintegrasi, energi, dan investasi strategis berjalan lambat bahkan nyaris stagnan.

Forum “Kopi Pagi” yang awalnya dirancang sebagai ruang diskusi santai justru berubah menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah: berhenti terjebak dalam rutinitas birokrasi, hentikan politik wacana, dan mulai bekerja cepat membaca arah kebijakan pusat sebelum daerah kembali hanya menjadi penonton pembangunan di tanah sendiri.

(*****)