LAPORAN INDAH, SEKOLAH BERDARAH” — Dana BOS di Mimika Diduga Jadi Panggung Sandiwara Administrasi, Inspektorat Disorot: Pengawas atau Penjaga Berkas?

“LAPORAN INDAH, SEKOLAH BERDARAH” — Dana BOS di Mimika Diduga Jadi Panggung Sandiwara Administrasi, Inspektorat Disorot: Pengawas atau Penjaga Berkas?

MIMIKA, Kabarsulselindonesia.web.id – Ada ironi besar yang sedang menghantui dunia pendidikan di Kabupaten Mimika. Di atas meja para pejabat, laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terlihat begitu sempurna. Serapan anggaran tinggi, SPJ lengkap, kuitansi tertata rapi, dan administrasi seolah tanpa cacat.01/05/2026

Namun begitu kaki melangkah ke sekolah-sekolah, kenyataan yang muncul justru membuat publik bertanya: ke mana sebenarnya dana itu mengalir?

Ruang kelas masih bocor dan nyaris ambruk. Toilet sekolah rusak bertahun-tahun tanpa perbaikan. Buku pelajaran tidak tersedia merata. Komputer sekolah menjadi barang pajangan yang tak berfungsi. Sementara guru honor terus dipaksa bertahan hidup dengan penghasilan yang jauh dari kata manusiawi.

Anehnya, semua penderitaan itu seolah lenyap ketika masuk ke dalam laporan pertanggungjawaban.

Dalam dokumen resmi, semuanya terlihat sukses.

Di lapangan, semuanya masih penuh luka.

Kritik keras itu disampaikan Titik

Menurutnya, pengelolaan Dana BOS saat ini berpotensi terjebak dalam budaya pencitraan administratif yang lebih mementingkan kesempurnaan laporan daripada manfaat nyata bagi peserta didik.

 "Sekolah hari ini seolah dididik untuk pandai menyusun laporan, bukan pandai menggunakan anggaran demi kepentingan siswa," tegasnya.»

Pernyataan tersebut menjadi tamparan keras bagi sistem pengawasan pendidikan yang selama ini dinilai terlalu nyaman bermain di balik tumpukan berkas.

Sorotan paling tajam mengarah kepada Inspektorat Kabupaten Mimika.

Lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir pengawasan keuangan daerah itu kini dipertanyakan efektivitasnya. Pasalnya, kondisi memprihatinkan di berbagai sekolah masih terus terjadi meskipun laporan penggunaan anggaran nyaris selalu dinyatakan baik.

Publik pun mulai bertanya-tanya.

Apakah pengawasan benar-benar dilakukan di lapangan?

Ataukah pengawasan hanya berhenti di meja kantor, memeriksa map, tanda tangan, stempel, dan kuitansi tanpa pernah menyentuh realitas sesungguhnya?

 "Kalau yang diperiksa hanya dokumen, maka yang lahir bukan pendidikan berkualitas, melainkan industri manipulasi administrasi yang terlihat legal di atas kertas," kritik Titik.»

Pernyataan itu bukan sekadar kritik, tetapi juga alarm bahaya bagi masa depan pendidikan Mimika.

Sebab dana BOS bukan dana pribadi kepala sekolah, bukan dana kelompok tertentu, dan bukan pula dana yang boleh dipertanggungjawabkan hanya lewat tumpukan kertas.

Dana BOS adalah uang negara yang dititipkan untuk mencerdaskan anak bangsa.

Ketika miliaran rupiah dana pendidikan habis terserap dalam laporan, tetapi sekolah tetap miskin fasilitas, maka ada sesuatu yang patut dipertanyakan secara serius.

Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka yang sedang dipelihara bukan kualitas pendidikan, melainkan budaya kebohongan yang dilegalkan melalui administrasi.

Lebih memprihatinkan lagi, korban terbesar dari semua persoalan itu adalah anak-anak Mimika sendiri.

Mereka tetap belajar di ruang kelas yang rusak.

Mereka tetap menggunakan fasilitas yang minim.

Mereka tetap menerima kualitas pendidikan yang jauh dari harapan.

Sementara laporan keuangan terus dipoles hingga tampak cantik di hadapan birokrasi dan auditor.

 "Bantuan pusat turun atas nama masa depan generasi bangsa, tetapi yang terlihat di lapangan justru sekolah-sekolah yang masih menjerit meminta perhatian," ujarnya.»

Kini publik menunggu keberanian Inspektorat Kabupaten Mimika untuk membuktikan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya sebatas memeriksa kertas dan dokumen.

Sebab pendidikan tidak membutuhkan auditor yang hanya menghitung kuitansi.

Pendidikan membutuhkan pengawas yang berani membuka pintu kelas, memeriksa kondisi nyata sekolah, dan memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar sampai kepada siswa.

Karena ketika laporan terlihat mewah tetapi sekolah tetap menderita, publik berhak curiga bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan di balik tumpukan berkas yang selama ini disebut "pertanggungjawaban."

Editor: Bruce Elang