Pemuda Mimika “Sentil” Pemerintah: Mau Tunggu Kacau Dulu Baru Bertindak?

Pemuda Mimika “Sentil” Pemerintah: Mau Tunggu Kacau Dulu Baru Bertindak?

Mimika Kabarsulselindonesia.web.id Sebagai garda terdepan kini Pemuda Mimika bergerak sekaligus mendesak Pemda Mimika segara bentuk perda pembatasan demi menjaga keamanan dan ketertiban demi kesejahteraan kita bersama. 05/05/2026                

Seorang perwakilan pemuda secara terbuka mendesak pemerintah daerah dan DPRK agar berhenti berdiam diri dan segera melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur aktivitas malam di gang dan lorong.

Bukan tanpa alasan. Hingga kini, belum ada aturan tegas yang mengendalikan aktivitas larut malam di kawasan permukiman. Akibatnya? Kebisingan jadi makanan sehari-hari, kerumunan tak terkendali kian sering terjadi, dan rasa aman warga perlahan terkikis.

“Sudah terlalu lama dibiarkan. Pemerintah seolah menutup mata. Plang pembatas di gang itu bukan hiasan, tapi bukti keberpihakan pada warga yang ingin hidup tenang,” tegasnya.

Kritik ini bukan sekadar keluhan emosional. Ini tamparan keras bagi pemerintah yang dinilai lamban merespons persoalan sederhana tapi berdampak luas. Ketika warga butuh ketenangan untuk beristirahat, justru yang terjadi adalah pembiaran terhadap aktivitas malam yang semakin liar.

Lebih jauh, kondisi ini dinilai membuka celah bagi meningkatnya potensi kriminalitas. Tanpa aturan jelas, siapa yang mengontrol? Siapa yang bertanggung jawab?

Pemuda Mimika juga mengingatkan, jika pemerintah terus abai, jangan heran jika kepercayaan publik semakin merosot.

Mereka menuntut DPRK Mimika tidak hanya duduk manis, tetapi segera membahas dan mengesahkan aturan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Ini bukan soal melarang orang beraktivitas. Ini soal batas. Soal menghargai ruang hidup orang lain. Kalau pemerintah tidak mampu mengatur hal sesederhana ini, lalu apa yang bisa diharapkan?” sindirnya tajam.

Meski demikian, mereka menegaskan bahwa penyusunan Perda harus tetap melibatkan masyarakat.          

Jangan sampai aturan dibuat sepihak, tanpa memahami kondisi riil di lapangan, yang justru berpotensi memicu konflik baru.

Desakan ini menjadi alarm keras: warga tidak lagi butuh janji, mereka butuh tindakan.

"Elang Kei"