PROYEK MANDEK, KONTRAKTOR MENJERIT — PEMDA MIMIKA DINILAI GAGAL ANTISIPASI KENAIKAN HARGA, DANA TRILIUNAN DIDUGA HANYA “PARKIR” DI BANK

PROYEK MANDEK, KONTRAKTOR MENJERIT — PEMDA MIMIKA DINILAI GAGAL ANTISIPASI KENAIKAN HARGA, DANA TRILIUNAN DIDUGA HANYA “PARKIR” DI BANK

Mimika Kabarsulselindonesia.web.id — Aroma krisis mulai tercium dari sektor pembangunan Kabupaten Mimika. Saat harga material dan jasa konstruksi melonjak hingga sekitar 22 persen, Pemerintah Daerah justru dinilai gagal menghadirkan solusi yang mampu menyelamatkan dunia konstruksi dari ancaman stagnasi.

Akibatnya, banyak kontraktor kini memilih menjauh dari tender pemerintah. Bukan karena tidak mampu bekerja, tetapi karena takut proyek yang dikerjakan justru berubah menjadi jalan menuju kebangkrutan.

Di lapangan, keluhan kontraktor semakin keras. Tahun anggaran sudah berjalan hampir setengah tahun, namun berbagai paket pekerjaan fisik belum bergerak optimal. Pembangunan tersendat, perputaran ekonomi melambat, sementara ribuan pekerja yang menggantungkan hidup dari sektor konstruksi mulai merasakan dampaknya.

Tokoh masyarakat Mimika, RP, menilai pemerintah terlalu sibuk membangun narasi bahwa kondisi daerah baik-baik saja, sementara realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya.01/06/2026

  "Kontraktor bukan takut kerja. Mereka takut rugi dan bangkrut. Harga naik sampai 22 persen, tapi pemerintah seolah tidak punya formula untuk menyelamatkan proyek-proyek yang sudah direncanakan," tegas RP.

Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan langkah teknis yang sederhana. Pemerintah dapat melakukan penyesuaian volume pekerjaan sementara, kemudian menambah kekurangannya melalui APBD Perubahan tanpa harus menghentikan proses pembangunan.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak paket proyek belum bergerak, sementara para pelaku usaha konstruksi semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Kondisi diperparah dengan adanya pekerjaan tahun 2025 yang disebut hingga kini masih menyisakan persoalan pembayaran. Situasi itu membuat kontraktor berpikir dua kali untuk kembali terlibat dalam proyek pemerintah.

   "Bagaimana kontraktor mau percaya ikut tender baru kalau pekerjaan lama saja masih menyisakan persoalan pembayaran? Ini yang membuat dunia usaha konstruksi mulai kehilangan keyakinan," ujar RP.

Mandeknya proyek-proyek fisik kini tidak lagi sekadar menjadi persoalan administrasi anggaran. Dampaknya telah menjalar ke sektor ekonomi masyarakat. Buruh bangunan kehilangan kesempatan kerja, pemasok material kehilangan pasar, dan roda ekonomi lokal berjalan tersendat.

Ironisnya, di tengah lesunya realisasi proyek, muncul berbagai pertanyaan dari publik mengenai keberadaan dana daerah yang belum terserap.

Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan apakah dana APBD yang nilainya mencapai triliunan rupiah benar-benar sedang dipersiapkan untuk pembangunan, atau justru hanya mengendap di perbankan tanpa memberikan manfaat langsung kepada rakyat.

   "Kalau proyek tidak jalan, kontraktor menjerit, ekonomi rakyat melambat, sementara uang daerah masih tersimpan, maka publik wajar bertanya: sebenarnya pemerintah sedang membangun daerah atau sedang memarkir anggaran?" kata RP.

Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan yang mulai meluas di tengah masyarakat. Sebab pembangunan bukan hanya soal angka dalam dokumen APBD, melainkan soal manfaat yang harus dirasakan masyarakat secara nyata.

Publik kini menunggu langkah tegas dari Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang. Sebab jika kondisi ini terus berlarut-larut, bukan hanya proyek yang terancam gagal, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD bisa runtuh.

Ketika kontraktor mulai enggan ikut tender, proyek-proyek pembangunan macet, dan ekonomi rakyat kehilangan daya dorong, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar target pembangunan tahunan, melainkan kredibilitas pemerintah itu sendiri.

Rakyat Mimika kini menunggu tindakan, bukan penjelasan. Menunggu solusi, bukan sekadar pidato. Karena pembangunan tidak akan pernah selesai hanya dengan banyak bicara.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Mimika belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai kritik yang disampaikan. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.