Putra Amungme Wyo Buka Suara: “LHP LKPD 2024 Mimika Jangan Hilang di Tengah Jalan, Publik Berhak Tahu Kebenarannya”

Putra Amungme Wyo Buka Suara: “LHP LKPD 2024 Mimika Jangan Hilang di Tengah Jalan, Publik Berhak Tahu Kebenarannya”

Timika Kabarsulselindonesia.web.id – Salah satu putra Amungme Wyo akhirnya angkat bicara terkait tanda tanya besar yang berkembang di tengah masyarakat mengenai keberadaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.

Menurutnya, publik Mimika saat ini tidak sedang menunggu pembahasan LKPD 2025, melainkan meminta kejelasan atas pertanggungjawaban keuangan tahun 2024 yang seharusnya telah melalui proses pemeriksaan dan penyampaian hasil sesuai mekanisme yang berlaku." 20/06/2026

“Publik menunggu LHP-LKPD 2024, bukan melompat langsung ke 2025. Pertanyaannya sederhana: kenapa dokumen dan status LKPD 2024 belum jelas di ruang publik?” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa secara prosedural, laporan keuangan daerah berjalan secara berjenjang. LKPD tahun anggaran 2024 seharusnya lebih dahulu diserahkan kepada BPK untuk diperiksa, kemudian hasil pemeriksaan berupa LHP dan opini BPK menjadi bagian penting dalam proses pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat.

“Jangan sampai rakyat diajak berbicara tentang halaman baru, sementara halaman sebelumnya belum selesai dibuka. Keuangan daerah harus terang dari awal sampai akhir,” ujarnya.

Putra Amungme tersebut menilai, jika memang LHP LKPD 2024 telah selesai, maka pemerintah daerah dan pihak terkait perlu menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Namun apabila masih terdapat kendala dalam prosesnya, publik juga berhak memperoleh penjelasan yang jelas.

Ia kemudian menyampaikan sejumlah pertanyaan yang menurutnya harus dijawab secara terbuka:

- Kapan LKPD Mimika Tahun 2024 diserahkan kepada BPK?

- Apakah LHP pemeriksaan sudah diterbitkan?

- Apa opini yang diberikan BPK, apakah WTP, WDP, TMP, atau Disclaimer?

- Jika sudah ada, mengapa belum diketahui secara luas oleh masyarakat?

Menurutnya, keterbukaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab kepada rakyat sebagai pemilik sah uang negara.

Dalam filosofi masyarakat Amungme, ia mengibaratkan pengelolaan pemerintahan seperti membangun rumah Honai. Tiang harus berdiri kuat sebelum atap dipasang. Artinya, pertanggungjawaban tahun sebelumnya harus jelas agar masyarakat dapat menilai perjalanan pemerintahan pada tahun berikutnya.

“Kalau tiang 2024 belum terlihat kokoh, bagaimana rakyat diyakinkan untuk percaya pada bangunan 2025?” katanya.

Ia pun mendesak DPRD Mimika agar menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah dan meminta BPK memberikan kepastian mengenai status LHP LKPD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.

“Ini bukan soal mencari kesalahan, tetapi soal menjaga kepercayaan rakyat. Uang daerah harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jangan biarkan 2024 menjadi ruang tanda tanya sementara 2025 sudah menjadi panggung perayaan,” tutupnya.

Editor : Bruce Elang