SPAM TIMIKA Rp1,1 TRILIUN: RAKYAT TETAP HAUS, ANGGARAN MALAH MEMBENGKAK LIAR — PUBLIK SEBUT APARAT MIMIKA “OMPONG” HADAPI PROYEK RAKSASA

SPAM TIMIKA Rp1,1 TRILIUN: RAKYAT TETAP HAUS, ANGGARAN MALAH MEMBENGKAK LIAR — PUBLIK SEBUT APARAT MIMIKA “OMPONG” HADAPI PROYEK RAKSASA

Mimika Kabarsulselindonesia.web.id  — Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Timika yang digadang-gadang menjadi solusi krisis air bersih bagi masyarakat Mimika kini justru berubah menjadi simbol kemarahan publik. Proyek bernilai fantastis hingga Rp1,1 triliun itu dinilai lebih banyak menghabiskan uang rakyat dibanding menghadirkan air bersih yang benar-benar dirasakan masyarakat. Minggu (18/05/2026).

Ironisnya, di tengah anggaran jumbo yang terus membengkak dari tahun ke tahun, banyak warga Mimika hingga kini masih kesulitan mendapatkan akses air bersih secara layak. Kondisi ini memicu pertanyaan keras dari masyarakat: ke mana sebenarnya aliran uang triliunan rupiah itu?

Media ini bahkan telah berupaya menghubungi Kepala Dinas PUPR Mimika sebanyak empat kali melalui sambungan telepon seluler guna meminta klarifikasi terkait perkembangan proyek SPAM tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada respons maupun penjelasan resmi yang diberikan.

Fakta inilah yang semakin memantik kecurigaan publik.

Proyek SPAM Timika diketahui telah berjalan kurang lebih 14 tahun. Dalam perjalanannya, anggaran proyek terus mengalami lonjakan yang dinilai tidak masuk akal. Dari nilai awal sekitar Rp374 miliar, anggaran meningkat menjadi Rp510 miliar pada tahun 2022, lalu kembali melonjak hingga disebut-sebut mencapai angka mencengangkan sebesar Rp1,1 triliun.

Namun yang paling menyakitkan bagi warga Mimika adalah kenyataan bahwa proyek bernilai triliunan rupiah itu belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih.

“Rakyat tetap haus, tetapi anggaran malah makin gemuk. Ini proyek air bersih atau proyek bancakan?” kecam seorang warga dengan nada geram.

Kondisi tersebut membuat publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di Mimika. Polisi dan jaksa dinilai tidak memiliki keberanian maupun ketegasan untuk mengusut proyek besar yang diduga sarat persoalan.

“Daerah ini ada polisi dan jaksa atau tidak? Kasus sebesar ini kok seperti dibiarkan begitu saja,” ujar seorang tokoh masyarakat Mimika.

SPAM Timika sendiri merupakan proyek kerja sama antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Dalam skema proyek tersebut, PT Freeport Indonesia bertanggung jawab membangun fasilitas pengolahan air, sementara pemerintah daerah menangani jaringan distribusi pipa ke masyarakat.

Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan kondisi sebaliknya: proyek terus molor, anggaran terus naik, tetapi manfaatnya belum dirasakan maksimal oleh masyarakat.

Situasi ini memunculkan dugaan kuat di tengah publik bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penggunaan anggaran yang dinilai tidak transparan.

“Kalau proyek terus molor, biaya naik gila-gilaan, tetapi rakyat tetap tidak menikmati air bersih, maka wajar publik curiga ada permainan besar di balik proyek ini,” tegas salah satu tokoh masyarakat.

Kemarahan warga kini mengarah pada tuntutan audit total dan pengusutan hukum secara menyeluruh terhadap proyek SPAM Timika. Aparat penegak hukum didesak membongkar seluruh aliran dana proyek, termasuk membuka kemungkinan adanya dugaan pemborosan sistematis, penyimpangan anggaran, hingga praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Masyarakat juga mendesak DPRD Mimika segera membentuk panitia khusus (Pansus) agar pengawasan terhadap proyek triliunan rupiah itu tidak hanya menjadi formalitas politik semata.

Publik meminta Pansus bekerja serius, terbuka, dan berani mengungkap siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab atas proyek yang selama bertahun-tahun menyedot uang rakyat tetapi gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Bagi warga Mimika, persoalan ini bukan lagi sekadar proyek yang terlambat selesai. Ini sudah menyangkut hak hidup masyarakat yang selama bertahun-tahun dipaksa hidup dalam krisis air bersih di tengah proyek bernilai jumbo.

“Rakyat haus bertahun-tahun, tetapi anggaran terus membengkak. Kalau begini terus, publik pantas menduga proyek ini hanya jadi ladang empuk bagi segelintir elite,” kecam warga lainnya.

Karena itu, masyarakat kini berharap Komisi Pemberantasan Korupsi, Listyo Sigit Prabowo, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia turun tangan langsung mengusut proyek SPAM Timika secara menyeluruh.

Sebab di mata publik, aparat penegak hukum di Mimika dinilai sudah kehilangan taring menghadapi proyek-proyek besar yang menyangkut uang rakyat.

Kini masyarakat hanya menunggu satu jawaban: apakah proyek SPAM Timika benar-benar akan diselamatkan demi kepentingan rakyat, atau justru akan dikenang sebagai monumen kegagalan dan dugaan pemborosan anggaran terbesar dalam sejarah Mimika?

(Pemburu Korup)