Tambang Cinnabar SBB: Antara Penghidupan Dan Keselamatan — DPRD Maluku Siap Turun Lapangan Cari Solusi

AMBON,Kabarsulsel-Indonesia.web.id. Di tengah tekanan ekonomi yang masih berat, tingginya angka pengangguran, dan persoalan kemiskinan ekstrem yang belum tuntas di Maluku, keberadaan Tambang Rakyat Cinnabar di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dinilai tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah yang harus ditutup. Lebih dari itu, tambang ini harus ditata agar menjadi solusi ekonomi nyata bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sana.

Anggota DPRD Maluku Daerah Pemilihan SBB, Zain Syaiful Latukaisupy, menegaskan hal tersebut menyusul dinamika yang terjadi di kawasan Cinnabar. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berbicara soal penertiban, tetapi juga harus melihat realitas kehidupan warga yang selama ini bergantung pada aktivitas tambang tersebut.

"Di masa sulit seperti sekarang, ketika masih banyak masyarakat menganggur dan kemiskinan ekstrem masih ada, tambang Cinnabar justru harus bisa menjadi salah satu solusi ekonomi masyarakat," ujar Latukaisupy, Senin (24/8/2026).

Ia menegaskan, penutupan sementara kawasan Cinnabar seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum pembenahan menyeluruh, bukan sekadar menghentikan aktivitas. Pembenahan itu mencakup pendataan penambang, penataan lokasi, pengawasan aktivitas, hingga penerapan standar keselamatan kerja yang ketat.

"Yang kita cari adalah solusi. Masyarakat butuh makan, butuh pekerjaan, butuh penghasilan. Jangan hanya bicara 'tutup'. Kita harus bicara: setelah ditutup, bagaimana masyarakat bisa hidup? Bagaimana tambang ini ke depan bisa ditata dengan baik?"

Latukaisupy juga menyoroti meninggalnya seorang penambang saat proses penutupan kawasan Cinnabar. Peristiwa itu, kata dia, harus menjadi pelajaran serius bagi semua pihak. Menurut informasi yang diterimanya, korban masih melakukan aktivitas di kawasan meski telah ada perintah pengosongan lokasi.

"Perintahnya jelas — kawasan harus dikosongkan. Kalau ditaati, risiko seperti ini bisa dihindari. Masyarakat pun harus taat terhadap perintah yang ada demi keselamatan bersama," tegasnya.

Ia turut mengingatkan kembali tragedi tahun 2022, ketika dua penambang meninggal dunia tertimbun di lokasi yang sama. "Jangan sampai terulang lagi. Kita tidak mau ada korban berikutnya hanya karena masyarakat mengambil risiko bekerja di kawasan yang sudah diperintahkan kosong," ujarnya dengan nada tegas.

Untuk mendapatkan gambaran yang objektif, DPRD Maluku berencana melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Tambang Cinnabar pada Jumat–Sabtu mendatang. Tujuannya: melihat langsung kondisi kawasan, mendengar aspirasi masyarakat, serta memetakan persoalan dan potensi yang ada.

Latukaisupy menegaskan, DPRD tidak ingin kepentingan masyarakat penambang diabaikan — namun juga tidak mengorbankan aspek keselamatan, legalitas, dan lingkungan.

"Prinsipnya sederhana: masyarakat harus bisa hidup, harus bisa bekerja — TAPI keselamatan harus menjadi yang utama. Kalau tambang ini memang menjadi sumber penghidupan, mari kita tata dengan benar agar benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat."

DPRD berharap kunjungan ini dapat menghasilkan jalan keluar yang adil — memastikan warga tetap punya sumber penghasilan, namun tanpa mengorbankan nyawa dan kelestarian lingkungan.

(M.N)