Tanah Papua Bukan Tanah Kosong”: Vincent Oniyoma Soroti Job Fair dan Nasib Ribuan Pencaker Lokal

“Tanah Papua Bukan Tanah Kosong”: Vincent Oniyoma Soroti Job Fair dan Nasib Ribuan Pencaker Lokal

MIMIKA, Kabarsulselindonesia.web.id — Kemarahan masyarakat adat terhadap minimnya peluang kerja bagi anak asli Papua kembali menguat. Vincent Oniyoma, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika, melontarkan kritik keras terhadap efektivitas Exhibition & Job Fair 2023 yang dinilai gagal menjawab penderitaan ribuan pencari kerja lokal di atas tanah mereka sendiri.

Menurut Vincent, gelombang aksi protes para pencaker yang terus terjadi hingga hari ini menjadi bukti bahwa persoalan pengangguran di Mimika belum disentuh secara serius.

“Papua bukan tanah kosong. Pemilik negeri ini justru sedang berdiri menganggur di depan gerbang perusahaan-perusahaan besar,” tegasnya dalam rilis yang diterima media, Selasa (13/5/2026).

Job Fair Ramai, Lowongan Minim

DAD Mimika mempertanyakan keberhasilan Job Fair 2023 yang saat itu melibatkan lebih dari 130 perusahaan namun dinilai hanya menjadi seremoni besar tanpa dampak signifikan bagi masyarakat asli Papua.

Ribuan pencari kerja memadati lokasi kegiatan dengan harapan memperoleh pekerjaan. Namun dari jumlah pelamar yang disebut mencapai ribuan orang, kuota penerimaan yang tersedia hanya ratusan.

Kondisi itu dinilai memperlihatkan ketimpangan serius antara harapan masyarakat dengan realitas lapangan kerja yang tersedia.

“Rakyat datang membawa harapan, pulang membawa kekecewaan. Ini yang memicu kemarahan sosial hari ini,” ungkap Vincent.

Ia juga menyoroti banyak peserta pelatihan kerja yang akhirnya hanya menerima sertifikat tanpa kepastian pekerjaan.

“Jangan Jadikan Anak Papua Objek Training”

Dewan Adat mengecam praktik sejumlah program pelatihan yang dinilai hanya menjadikan Orang Asli Papua sebagai “objek training” demi menyerap dana Otsus maupun CSR perusahaan.

Menurut Vincent, masyarakat adat sudah terlalu sering diberi pelatihan, seminar, dan sertifikat, tetapi setelah itu dilepas tanpa arah dan tanpa akses nyata ke dunia kerja.

“Kami tidak butuh sekadar sertifikat. Kami butuh pekerjaan. Anak-anak Papua jangan terus dijadikan objek program lalu dibiarkan menganggur,” tegasnya.

Situasi itu diperparah dengan berbagai persyaratan administrasi dan dokumen tambahan yang dinilai memberatkan pencaker lokal, sementara perusahaan dinilai lebih mudah menerima tenaga kerja dari luar daerah.

Perda 80 Persen OAP Dinilai Mandek

DAD Mimika juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika agar serius menjalankan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang kewajiban 80 persen tenaga kerja bagi Orang Asli Papua (OAP).

Menurut Dewan Adat, regulasi tersebut hingga kini belum berjalan maksimal karena lemahnya pengawasan dan kurangnya ketegasan pemerintah terhadap perusahaan maupun kontraktor.

“Kalau perda hanya jadi pajangan di atas meja, lalu rakyat Papua tetap menganggur, maka pemerintah harus bertanggung jawab,” kata Vincent.

Ia menegaskan prioritas kerja harus diberikan kepada Orang Asli Papua, warga Labeti (Lahir Besar Timika), dan masyarakat ber-KTP Mimika agar mereka tidak terus menjadi penonton di tengah derasnya arus tenaga kerja dari luar Papua.

Rekrutmen Vendor Freeport Disorot

Tak hanya pemerintah daerah, Dewan Adat juga menyoroti sistem rekrutmen vendor dan subkontraktor PT Freeport Indonesia yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat lokal.

Sistem perekrutan berbasis digital dianggap menyulitkan banyak pencaker asli Papua yang masih menghadapi keterbatasan akses internet, informasi, maupun kemampuan administrasi.

Vincent meminta perusahaan-perusahaan besar di Mimika segera melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal sesuai amanat Otonomi Khusus Papua.

“Jangan Uji Kesabaran Rakyat”

Di akhir pernyataannya, Dewan Adat memberi peringatan keras kepada pemerintah dan perusahaan agar tidak terus mengabaikan persoalan pengangguran anak daerah.

Menurut Vincent, apabila dalam enam bulan ke depan tidak ada langkah nyata dan keberpihakan konkret terhadap pencaker lokal, maka masyarakat adat siap mengambil langkah yang lebih besar demi mempertahankan harga diri dan hak hidup di atas tanah sendiri.

“Tanah ini ada pemiliknya. Jangan sampai pemilik negeri terus lapar di depan kekayaan alamnya sendiri,” pungkasnya.

(*****)